Perkembangan perdagangan orang beralih pada kondisi rentan dan atau tersubodinasi. Hal ini dikarenakan perempuan dan anak-anak mudah dibujuk dan dibohongi dengan iming-iming yang menggiurkan. Tindak pidana perdagangan orang terjadi akhir-akhir ini menunjukan tendensi meningkat namun penanganan terhadap kasus tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik.
Perdagangan orang dapat diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami orang terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Perdagangan orang benar-benar suatu pelanggaran HAM karena korban diabaikan hak dasar sebagai manusia. Seperti hak untuk bebas bergerak, hak atas standar hidup layak termasuk cukup sandang, pangan dan papan serta hak atas tingkat hidup atas tingkat hidup untuk kesehatan dan kesejahteraan diri.
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NKRI 1945) menjelaskan bahwa setiap orang sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Undang-Undang. UUD NKRI 1945 juga mengatur menangani hak asasi manusia tersebut dan diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.
Selain di dalam UUD NKRI 1945, pengaturan hak asasi manusia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selajutnya disebut UU HAM). Dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa hak asasi manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Penulis: Dr. Jajat Sudrajat, Lc, MA
Editor: Dr. Diana Farid, M.E.Sy
Layout/Cover: Tim MaSagi
Cetakan Pertama, Januari 2024
Ukuran buku: A5 (21cm)
Jumlah halaman: 340